" Yang berlangsung jadi suatu indikasi ada kemungkinan kecurangan-kecurangan yang sama, ketidaknetralan penyelenggra pemilu kelak di Indonesia, " kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Yuddy Chrisnandi di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Politisi Partai Hanura itu mengritik Anggota Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) serta Ketua Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) di TPS Hong Kong. Ia menilai semestinya mereka dapat bikin ketentuan supaya 200-an WNI disana tetap dapat memakai hak pilihnya.
" Namun yang berlangsung yaitu pemasungan. Bila argumennya otoritas Hong Kong persoalan saat, dengan cara tehnis, tinggal 200-an (warga), semestinya dapat dipindahkan di perwakilan RI di Hongkong atau tempat yang lain. Beberapa hal tehnis tidak dapat menggugurkan hak tentukan rakyat, " katanya.
Tak hanya penyelenggaraan pemilu di Hong Kong, Yuddy juga menyayangkan tetap menyebarnya Tabloid Obor Rakyat di sebagian lokasi. Lalu undangan pemilu yang belum hingga ke orang-orang ditempat lain diluar negeri, serta intimidasi ke pundukung Jokowi-JK.
" Di Tegal, Cirebon pesantren-pesantren, Obor (Obor Rakyat-red) tetap menyebar. Lalu kekurangan kertas nada seperti di LA, Singapura. Kondisi-kondisi ini menghadapkan kita seluruhnya pada sangkaan serta apakah KPU serta di bawahnya dapat berlaku netral, " paparnya.
Yuddy mengakui memperoleh laporan, undangan untuk ada di TPS ketika pemilu belum tiba di wilayah-wilayah basis relawan Jokowi. Dia mengklaim mempunyai data perihal itu.
" Kami belum dapat menyimpulkan ini systematis atau tak, namun jadi warning untuk kami untuk menyerukan supaya proaktif bertanya ke RT RW setempat. Kami imbau petugas untuk mengemukakan undangan ke orang-orang. Bila belum ada, maka hak orang-orang untuk ada ke TPS tunjukkan KTP-nya, itu hak politiknya, " tuturnya.
