Negara Akan Jatuh Jika Demokrasi Tanpa Stabilitas

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyebutkan, negara Indonesia waktu ini lagi tengah diuji dalam soal berdemokrasi. Menurut dia, orang-orang Indonesia waktu ini lagi tengah khawatir memandang keadaan politik, dimana ke dua pasangan capres serta cawapres mengklaim memenangkan nada rakyat pada Pilpres 2014 dari hasil kalkulasi cepat beberapa instansi survey.

" Saat ini kita diuji lagi dalam rencana memperkuat demokrasi menuju yg lebih kuat. Apakah kita dapat melampaui dengan baik? Andaikata dapat maka negara kita tidak cuma negara demokrasi paling besar, tetapi juga negara yg telah masuk substansi demokrasi yg utuh, " kata Moeldoko di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2014) malam.

Sebab itu dirinya sendiri mengajak seluruhnya pihak biar dapat menuju demokrasi yg sehat, dimana tdk merugikan orang-orang atau pihak lain dalam meraihnya. Ia beri tambahan, pencapaian demokrasi mesti juga meraih stabilitas keamanan negara dalam soal apapun, terhitung keamanan biar negara dapat kuat.

" Maka saya dapat ingatkan kembali pertalian demokrasi dengan kestabilan negara, dimana cuma mengidamkan demokrasi tetapi tdk pikirkan kestabilan, maka negara itu dapat jatuh. Ini yg berlangsung di Irak, Mesir serta Suriah, " katanya.

Buat dapat meraih demokrasi yg baik dan kestabilan negara yg baik, Moeldoko mengingatkan sekali lagi biar seluruhnya pihak punyai kesadaran diri, yaitu meraih demokrasi dengan beberapa cara yg baik.

" Buat tersebut saya mengingatkan, mari kita kawal sistem demokrasi (pilpres) ini saling bersama, tetapi di segi lain kita seluruhnya serta saya mendukung membuat kestabilan yg dinamis. Percayakan suatu negara yg tidak punyai kestabilan, negara itu riskan dari semuanya, " ujarnya.

Lebih jauh ia mengemukakan, dalam perjalanan meraih demokrasi nyaris tetap ada perbuatan anarkis. Menurut dia, banyak persoalan yg mengatasnamakan demokrasi tetapi berbuat anarkis yg merugikan pihak lain.

" Membedakan demokrasi serta anarkis itu amat tidak tebal, dengan dalil demokrasi rangkaian orang jalankan suatu hal meskipun sebenarnya telah anarkis. Kita sebentar lagi hadapi turbulensi, seandainya kita naik pesawat ada guncangan sedikit. Karena itu seluruhnya mesti punyai kesadaran berbarengan untuk mengawal demokrasi serta membuat kestabilan keadaan, " tandas Moeldoko

Prabowo Yakin Dapat Mandat Dari Rakyat

Jakarta - Capres nomer urut 1 Prabowo Subianto menegaskan apa yang diyakininya memenangkan Pilpres 2014 serta memperoleh mandat dari rakyat Indonesia. Argumennya, seluruhnya survey yang ada menurut Prabowo tunjukkan dia serta pasangannya unggul.

" Seluruhnya survey tunjukkan saya unggul serta saya meyakini bakal memperoleh mandat dari rakyat Indonesia, " tegasnya seperti ditulis BBC yang mewawancarainya dengan cara spesial, Jumat (11/7/2014) malam.

Selesai pilpres pada Rabu lalu, kubu Prabowo-Hatta serta Jokowi-JK keduanya sama mengklaim kemenangan, walau hasil resmi baru bakal diumumkan oleh Komisi Penentuan Umum (KPU) pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Tetapi sekian, pada BBC Prabowo menyampaikan akan menghormati hasil yang bakal launching KPU,

" Bila KPU telah mengambil keputusan kehendak rakyat, saya bakal menghormati, namun tak sempat sekali juga mereka (kubu Jokowi-JK) menyampaikan hal semacam itu. Yang ada malah pengumuman bila Prabowo menang bermakna dia curang, " katanya.

Bekas Danjen Kopassus ini menyampaikan, dia sekalipun tak ngotot serta memakasakan hasil Pilpres 2014. " Saya meyakini saya bakal menang, namun bila rakyat Indonesia tak memerlukan saya, saya baik-baik saja, " paparnya.

Juga, lanjutnya, dia senantiasa meminta beberapa pendukungnya untuk terus tenang, lantaran kubu Jokowi-JK yaitu saudara serta bukan hanya musuh. " Namun tak sekalipun saingan saya menyampaikan hal yang sama, " tuturnya.

Waktu di tanya perihal style berpolitik yang tidak sama dari Jokowi, Prabowo menyampaikan persepsi perihal Jokowi di ciptakan oleh tim humas. " Ia bukan hanya orang yang merakyat, ia mengklaim untuk orang yang rendah hati, namun saya rasa itu hanya akting, " kata Prabowo.

Dalam wawancara Prabowo juga di tanya masalah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada dianya berkenaan kerusuhan pada 1998 waktu Suoeharto lengser. Dia menyampaikan tuduhan itu yaitu kampanye untuk menjatuhkannya.

" Saya telah menjawab berulang-kali, saya bebas, saya tak sempat didakwa atas apapun, ini yaitu kampanye politik untuk menghancurkan saya, mereka tak sukai dengan apa yang saya perjuangkan. Saya berjuang untuk Indonesia bersih, keadilan untuk rakyat saya, " tegasnya.

Saat di tanyakan apa yang bakal dikerjakan apabila tak menang dalam pilpres saat ini, Prabowo menegaskan hal semacam itu tidak bakal jadi persoalan buat dianya.

" Saya mempunyai hidup yang tenang serta mengasyikkan, hidup yang damai. Saya bakal kembali ke kehidupan saya. Saya bersukur atas hidup saya. Saya lakukan seluruhnya ini cuma untuk bangsa saya, " urainya.

Anies Baswedan: Teror Ke Lembaga Survey Masih Tahap wajar

Jakarta - Instansi survey Poltracking Indonesia memperoleh info bakal ada potensi penyerangan pada kantor mereka di Jalan Pangrango Nomer 3A, Setiabudi, Jakarta Selatan. Juga satu diantara instansi survey yang akhirnya memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam kalkulasi cepat (quick count) itu juga memperoleh teror.

Berkenaan hal itu, anggota tim pemenangan Jokowi-JK Anies Baswedan meminta pihak yang memperoleh desakan serta intimidasi dalam penyelenggaraan pilpres selekasnya melaporkan pada pihak kepolisian.

" Ini demokrasi, sistem ini kita tengok akhirnya sekarang ini. Untuk yang terasa terancam lapor ke aparat, aparat bakal berikan perlindungan pada mereka yang terasa terancam, " tutur Anies saat mengikuti Jokowi berkunjung ke SCTV Tower, Senayan, Jumat 12 Juli 2014.

Menurut Anies, timbulnya teror pada instansi survey berdiri sendiri adalah aksi oknum yg tidak siap berdemokrasi. Menurut dia, pihak yang bertindak onar itu yaitu oknum yg tidak siap terima kekalahan.

" Di mana-mana demokrasi bakal bertemu dengan pihak yang kalah, jadi seluruhnya mesti terima, " ucap Anies.

Tetapi, timbulnya intimidasi berbentuk teror yang mengarah pada instansi survey itu dinilai Anies tetap dalam tingkatan lumrah. " Menurut saya tak, ini tetap dalam step lumrah, tak ada yang butuh di kuatirkan. Saya rasa siapa juga yang kalah kelak pasti bisa terima, " ucapnya.

Pada mulanya, Manajer PR serta Program Poltracking Agung Baskoro menyampaikan ancaman yang mereka peroleh adalah info dari pihak kepolisian.

" Kami memperoleh info dari polisi bakal ada penyerangan. Kami dapat juga info dari intel bahwasanya sebagian kantor instansi survey juga memperoleh info yang sama. Juga JIS juga terserang, " tutur Agung pada Liputan6. com.

Agung menuturkan, sampai saat ini di depan kantor tetap dijaga 3 polisi serta 1 mobil patroli dari Polsek Setiabudi. Dia menyampaikan tetap menanti koordinasi dengan instansi survey lain, hingga belum melaporkan dengan cara resmi pada kepolisian.

" Lantaran tidak cuma kita saja. Kita kan ada asosiasi instansi survey, " jelas dia.

Tetapi sekian, pihaknya terus waspada berkenaan info ada indikasi penyerangan itu. Terhitung teror yang datang lewat telephone.

Agung menuturkan, dari Kamis 10 Juli malam, menurut info penjaga kantor, ada telephone ke kantor dari seputar jam 01. 00 WIB. Penjaga kantor juga lihat ada 2 orang di depan pagar gerbang kantor ketika telephone kantor dengan cara berbarengan berdering.

" Ini tak umum. Baru saat ini begini. Lantaran umumnya sesudah launching survey ya usai tak ada seperti ini, " kata dia.

Poltracking adalah satu diantara instansi yang menginformasikan hasil kalkulasi cepat Pilpres 2014. Akhirnya menyebutkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh nada 46, 30% serta Jokowi-JK 53, 70% dengan data masuk 99, 75% serta margin of error 1%.

Bukti Penduduk Jakarta Dukung Jokowi Jadi Presiden

JAKARTA - Lihat hasil real count nada Penentuan Presiden yang dikerjakan oleh Tim Pemenangan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden Joko Widodo serta Juiceuf Kalla yang unggul di Jakarta, Dwi Rio Sambodo sebagai anggota tim pemenangan lihat warga Jakarta nyatanya mensupport Jokowi maju untuk presiden.

" Hasil ini untuk hasil kerjasama yang solid pada seluruhnya kemampuan serta potensi pendukung Jokowi-JK di DKI, baik dari partai koalisi, relawan-relawan besar ataupun kecil ataupun semua tokoh serta perseorangan yang bekerja berbarengan bergotong royong, " tutur Rio, Jumat (11/7/2014).

Rio yang juga politisi PDI Perjuangan ini mengungkap, hasil itu pasti jadi patokan bahwasanya orang-orang Indonesia mensupport pencapresan Jokowi. Karena, nada di Jakarta adalah baromerter politik nasional ataupun internasional.

Sesaat, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK DKI Jakarta, Boy Bernardi Sadikin menuturkan pihaknya lakukan tabulasi penghitungan yang berbasiskan formulir C1 dari beberapa saksi. Dari penghitungan itu, di ketahui bahwasanya pasangan Prabowo-Hatta beroleh 46, 76 % nada, sedang Jokowi-JK mencapai 53, 24 % nada.

" Angka itu kami dapatkan sesudah menginput formulir C1 sejumlah 96 % dari 12. 408 TPS, " kata Boy.

Tersebut daftar perolehan nada pilpres di DKI Jakarta :

Jakarta Utara : Prabowo-Hatta beroleh 343. 190 nada, Jokowi-JK 517. 064 nada.

Jakarta Barat : Prabowo-Hatta beroleh 476. 792 nada, Jokowi-JK 741. 929 nada.

Jakarta Selatan : Prabowo-Hatta beroleh 584. 736 nada, Jokowi-JK 548. 281 nada.

Jakarta Timur : Prabowo-Hatta beroleh 814. 053, Jokowi-JK 705. 051 nada.

Jakarta Pusat : Prabowo-Hatta memperoleh 255. 938 nada, Jokowi-JK 305. 095 nada.

Kepulauan Seribu : Prabowo-Hatta memperoleh 4. 355 nada, Jokowi-JK 5. 076 nada.

Nada sah di semua lokasi DKI Jakarta meraih 5. 301. 560 nada serta nada tak sah meraih 75. 130 nada. Semua data itu didapat menurut pemrosesan 96 % formulir C1 dari 12. 048 tempat pengambilan suara.

Perhitungan Suara Manual Akan Berlangsung Selama 3 Hari

Jakarta - Sesudah rampung di tingkat TPS, KPUD Jakarta saat ini lakukan penghitungan nada Penentuan Presiden (Pilpres) 2014 di tingkat PPS atau kelurahan dari Kamis 10 Juli tempo hari. Penghitungan surat nada dengan cara manual ini diprediksikan bakal mengonsumsi saat sepanjang 3 hari.

Seperti ditampilkan Liputan 6 Pagi SCTV, Jumat (11/7/2014), penghitungan manual satu diantaranya dikerjakan di Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Di kelurahan ini ada 94 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Terus (DPT) sejumlah 37. 998 pemilih. Penghitungan surat nada di tingkat PPS diprediksikan usai paling lambat sepanjang 3 hari atau hingga 12 Juli besok.

Hasil penghitungan di tingkat PPS atau kelurahan itu nanti bakal di kirim ke tingkat kecamatan. Lalu rekapitulasi nada dilanjutkan di tingkat kota atau kabupaten, sebelum saat pada akhirnya di kirim ke KPUD tingkat propinsi pada 18-19 Juli kelak.

Step akhir rekapitulasi surat nada Pilpres 2014 di tingkat nasional oleh KPU Pusat bakal berjalan pada 20 sampai 22 Juli yang akan datang

Golkar Akan Menjadi Partai Oposisi Dengan Merapat Ke Jokowi-Jk

Jakarta - Dalam sejarahnya, Partai Golkar tak sempat jadi partai oposisi. Golkar senantiasa ada didalam pemerintahan. Hal semacam itu juga sebagai aspek kemungkinan berpindahnya partai beringin itu ke pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Juru bicara Poros Muda Indonesia yang juga politis Golkar, Andi Sinulingga menyampaikan, kemungkinan besar Golkar bakal mengalihkan dukungannya pada pasangan Jokowi-JK, bila hasil Pilpres dinyatakan menang oleh Komisi Penentuan Umum (KPU).

" Untuk Partai Golkar, yang terutama yaitu semangat lakukan pembangunan, serta wujudkan harapan pendiri bangsa. Itu yang paling utama, " kata Andi, di Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Pernyataan seirama juga di sampaikan Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya, yang menyampaikan partainya bakal meninggalkan koalisi Merah Putih apabila Prabowo-Hatta kurang mujur pada Pilpres 2014.

" Barangkali Tantowi tengah gelisah. Namun eksistensi Golkar memanglah diabdikan sebesar-besarnya untuk negara, " katanya.

Satu diantara pendiri Poros Muda Indonesia yang juga Kabalitbang Golkar, Indra J Piliang juga membetulkan hal itu. Ia menegaskan, Golkar butuh masuk dalam pemerintahan.

" Kita mempunyai visi negara kesejahteraan 2045, maka kita butuh kekuasaan. Itu seluruhnya mustahil dapat jalan tiada berhimpun dengan pemerintah yang dipilih, " katanya.

Diluar itu, kata Indra, masuknya Gokar pasti bakal menaikkan kemampuan Koalisi Ramping Jokowi-JK di parlemen. Karena, dapat dibuktikan koalisi itu tak bisa banyak bicara untuk menghindar pergantian UU MD3.

" Koalisi PDIP kurang kuat untuk pemerintahan Jokowi-JK. Maka butuh support Golkar, serta ini bukan hanya hal yang memalukan, " tandas Indra.

Kesarjanaan Dan Izin Lembaga Survei Akan DIcabut Jika Terbukti Bersalah

Makassar - Satu diantara sejarawan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Abdul Latif menyampaikan, tayangan hasil quick count Pilpres 2014 sudah jadi bahan tertawaan aktivis diluar negeri.

Maka itu ia meminta Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak tinggal diam mengklarifikasi hasil quick count yang tidak sama. Juga, Latif meminta supaya keserjanaan yang memiliki instansi survey dicabut bila lakukan survey tak benar.

" Dewan Pers serta Komisi Penyiaran menindak media yang menayangkan hasil quick count abal-abal serta izin instansi survey dicabut. Terlebih keserjanaan yang memiliki instansi survey serta koordinator eksekutifnya, " tuturnya, Jumat (11/7/2014).

Menurut Latif, tingkah laku sama selalu jadi bayangan tiap-tiap peristiwa Pemilu, baik Pilkada, Pileg, Pilgub, ataupun Pilpres selanjutnya di Indonesia, bila tak ada hukum tegas untuk berikan dampak kapok.

" Hasil quick count abal-abal telah menodai kejujuran serta akuntabilitas riset yang ada. Ini dapat cukup memalukan lantaran kita telah ditertawakan oleh politisi luar negeri, bila ini dilewatkan selalu berkembang di tiap-tiap peristiwa Pemilu, " sambung alumni Kampus Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.

Ansor Kerahkan 1. 500 Banser

Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan (Sulsel) mengerahkan 1. 500 Banser di 24 kabupaten atau kota, untuk mengawal sistem penghitungan nada serta distribusi hasil penghitungan nada Pilpres 2014, dari Tempat Pemungutan Nada (TPS) sampai ke Komisi Penentuan Umum (KPU).

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel M Tonang Cawidu menyampaikan, bagian penghitungan nada serta distribusi nada ke KPU dinilai benar-benar butuh pengawalan, manfaat mengamankan hasil pemungutan yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menurut hasil kalkulasi cepat.

" 1. 500 Banser dikerahkan di 24 kabupaen atau kota untuk mengawal penghitungan. Kami mau sistem penghitungan serta distribusi dapat jalan lancar, " kata Tonang, Makassar, Kamis, 10 Juli.

Tonang menduga ada usaha curang dalam sistem penghitungan nada KPU oleh pihak yang kalah. Hingga dikira benar-benar butuh pihak Ansor berikan support pada penyelenggara Pemilu, supaya sistem demokrasi jalan lebih santun.

" Indikasi untuk lakukan semua langkah mungkin berlangsung, apa lagi sistem sesudah penghitungan nada oleh pihak yang terasa kalah, " katanya.

Pada Pilpres saat ini, kata Tonang, Ansor Sulsel berikan support pada pasangan capres serta cawapres Joko Widodo serta Juiceuf Kalla (Jokowi-JK).

Sesaat, walau tetap ada minus 22 Tempat Pemungutan Nada (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar melaunching hasil real count Pilpres 14 kecamatan se Kota Makassar.

Hasil real count itu mengatakan, pasangan Jokowi-JK mencapai 70. 36%, sesaat pasangan Prabowo-Hatta cuma mencapai 29. 64%, dengan tingkat partisipasi pemilih 62. 22%.

Sedang 22 TPS yang lain yang belum masuk yaitu TPS yang ada di kepulauan Barang Caddi, Barang Lompo, serta Kodingareng.

" Walau tetap minus 22 TPS, namun saya rasa akhirnya tak lagi jauh tidak sama. Barangkali bakal terus sama, " ucap Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas.