Makassar - Satu diantara sejarawan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Abdul Latif menyampaikan, tayangan hasil quick count Pilpres 2014 sudah jadi bahan tertawaan aktivis diluar negeri.
Maka itu ia meminta Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak tinggal diam mengklarifikasi hasil quick count yang tidak sama. Juga, Latif meminta supaya keserjanaan yang memiliki instansi survey dicabut bila lakukan survey tak benar.
" Dewan Pers serta Komisi Penyiaran menindak media yang menayangkan hasil quick count abal-abal serta izin instansi survey dicabut. Terlebih keserjanaan yang memiliki instansi survey serta koordinator eksekutifnya, " tuturnya, Jumat (11/7/2014).
Menurut Latif, tingkah laku sama selalu jadi bayangan tiap-tiap peristiwa Pemilu, baik Pilkada, Pileg, Pilgub, ataupun Pilpres selanjutnya di Indonesia, bila tak ada hukum tegas untuk berikan dampak kapok.
" Hasil quick count abal-abal telah menodai kejujuran serta akuntabilitas riset yang ada. Ini dapat cukup memalukan lantaran kita telah ditertawakan oleh politisi luar negeri, bila ini dilewatkan selalu berkembang di tiap-tiap peristiwa Pemilu, " sambung alumni Kampus Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.
Ansor Kerahkan 1. 500 Banser
Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan (Sulsel) mengerahkan 1. 500 Banser di 24 kabupaten atau kota, untuk mengawal sistem penghitungan nada serta distribusi hasil penghitungan nada Pilpres 2014, dari Tempat Pemungutan Nada (TPS) sampai ke Komisi Penentuan Umum (KPU).
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel M Tonang Cawidu menyampaikan, bagian penghitungan nada serta distribusi nada ke KPU dinilai benar-benar butuh pengawalan, manfaat mengamankan hasil pemungutan yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menurut hasil kalkulasi cepat.
" 1. 500 Banser dikerahkan di 24 kabupaen atau kota untuk mengawal penghitungan. Kami mau sistem penghitungan serta distribusi dapat jalan lancar, " kata Tonang, Makassar, Kamis, 10 Juli.
Tonang menduga ada usaha curang dalam sistem penghitungan nada KPU oleh pihak yang kalah. Hingga dikira benar-benar butuh pihak Ansor berikan support pada penyelenggara Pemilu, supaya sistem demokrasi jalan lebih santun.
" Indikasi untuk lakukan semua langkah mungkin berlangsung, apa lagi sistem sesudah penghitungan nada oleh pihak yang terasa kalah, " katanya.
Pada Pilpres saat ini, kata Tonang, Ansor Sulsel berikan support pada pasangan capres serta cawapres Joko Widodo serta Juiceuf Kalla (Jokowi-JK).
Sesaat, walau tetap ada minus 22 Tempat Pemungutan Nada (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar melaunching hasil real count Pilpres 14 kecamatan se Kota Makassar.
Hasil real count itu mengatakan, pasangan Jokowi-JK mencapai 70. 36%, sesaat pasangan Prabowo-Hatta cuma mencapai 29. 64%, dengan tingkat partisipasi pemilih 62. 22%.
Sedang 22 TPS yang lain yang belum masuk yaitu TPS yang ada di kepulauan Barang Caddi, Barang Lompo, serta Kodingareng.
" Walau tetap minus 22 TPS, namun saya rasa akhirnya tak lagi jauh tidak sama. Barangkali bakal terus sama, " ucap Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas.
Kesarjanaan Dan Izin Lembaga Survei Akan DIcabut Jika Terbukti Bersalah
Penulis By Unknown on Kamis, 10 Juli 2014 | No comments
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya

